Lampungraya.com–Massa gabungan Masyarakat adat Buay Bulan Udik menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD dan Kantor Pemda Tulang Bawang Barat. Aksi yang berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 mendesak Pemerintah Kabupaten Tubaba segera mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat Buay Bulan Udik dengan PTPN I Regional VII Unit Usaha Bunga Mayang.
DIlansir dari berbagai sumber media disebutkan sebagai bentuk dorongan masyarakat agar pemerintah daerah hadir dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi perhatian warga, khususnya menyangkut hubungan antara masyarakat adat dengan perusahaan.
Salah satu tuntutan utama massa adalah agar pemerintah tidak memberikan perpanjangan HGU sebelum persoalan yang menyangkut kepentingan dan hak masyarakat dapat diselesaikan secara jelas dan terbuka.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan manfaat keberadaan perusahaan bagi warga sekitar. Mereka berharap perusahaan dapat memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini dinilai belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Perwakilan massa kemudian diterima langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan tuntutan sekaligus mencari langkah penyelesaian yang dapat ditempuh.
Nadirsyah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berada di tengah masyarakat dan mendukung upaya penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur dialog dan mediasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib dan tidak berujung pada tindakan anarkis.
Usai menyampaikan aspirasi di lingkungan Pemkab Tubaba, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Tubaba. Di gedung legislatif tersebut, aspirasi masyarakat diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni.
Yantoni mengatakan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama Bupati Tubaba. DPRD juga akan meminta agar lembaga legislatif dilibatkan dalam proses pengawalan dan fasilitasi penyelesaian persoalan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. (Red)
