LAMPUNGRAYA.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Naldi Rinara S. Rizal menghadiri rapat pembahasan kesiapan operasional menghadapi Lebaran 1446 H/2025 M yang digelar di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/3/2025).
Rapat ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa Lampung menjadi salah satu daerah dengan arus mudik terbesar saat Lebaran. Karena itu, koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk memastikan kelancaran transportasi dan layanan masyarakat.
“Kami ingin memastikan kesiapan Provinsi Lampung dalam menghadapi lonjakan pergerakan pemudik, terutama dalam layanan angkutan,” ujarnya.
Menhub juga mengumumkan kebijakan baru, yakni peniadaan layanan eksekutif di Pelabuhan Bakauheni selama periode mudik. “Semua layanan akan menjadi reguler. Ini untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dan memastikan penggunaan semua dermaga secara merata,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan 40 kapal feri yang akan dioperasikan selama arus mudik dan balik. Basarnas juga diterjunkan untuk mendampingi perjalanan kapal serta memastikan keselamatan penumpang.
Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya bersama Menhub telah meninjau jalur darat dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni. “Kami mengecek jalur darat dan pelabuhan untuk memastikan arus mudik berjalan lancar. Kendala yang sering terjadi biasanya cuaca, kita berharap kondisi tetap mendukung,” kata Tito.
Selain itu, Mendagri juga mengumumkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pegawai BUMN pada 24 Maret – 7 April 2025 untuk mengurangi kepadatan saat mudik. “WFA bukan berarti kantor kosong, layanan publik harus tetap berjalan. Pimpinan harus mengatur jadwal masuk secara bergantian, baik sebelum maupun sesudah Lebaran,” tegasnya.
Kehadiran Wakil Ketua DPRD Lampung dalam rapat ini menegaskan komitmen legislatif untuk mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin kelancaran arus mudik serta pemenuhan layanan publik bagi masyarakat selama Lebaran 2025.(*/LR)
