LAMPUNGRAYACOM – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar turut ambil bagian dalam aksi penanaman mangrove yang dipusatkan di Tambak PT Indokom Samudera Persada, Kecamatan Telukpandan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (8/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Ahmad Giri Akbar menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, khususnya dunia usaha, dalam menjaga kelestarian pesisir dan mengurangi dampak perubahan iklim.
“Gerakan penanaman mangrove dan vegetasi pantai ini dalam rangka antisipasi kenaikan muka air laut, emisi karbon, suhu bumi, serta perubahan pola iklim akibat pembukaan lahan, aktivitas manusia, transportasi, sektor pertanian dan perikanan,” ujarnya.
Menurutnya, aksi ini harus menjadi komitmen awal yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder untuk memulihkan fungsi ekosistem pesisir yang semakin tergerus.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan program penanaman mangrove merupakan tindak lanjut kesepakatan Pemprov Lampung dengan pelaku usaha budidaya pada 22 Maret 2025 lalu. Ia mengapresiasi realisasi kesepakatan itu dalam bentuk aksi nyata di lapangan.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat ketahanan pesisir dengan rehabilitasi ekosistem mangrove dan penguatan kolaborasi lintas sektor,” kata Gubernur Mirza.
Ia juga menyoroti hilangnya hutan mangrove di Lampung dalam beberapa dekade terakhir akibat investasi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Namun, Mirza menilai kesadaran pelaku usaha kini semakin meningkat.
“Tanpa menjaga alam, usaha mereka tidak akan berkelanjutan. Hari ini kita lihat pengusaha berkontribusi menanam mangrove. Ini perubahan positif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan, mangrove mampu meredam energi gelombang laut hingga 70-90% sehingga efektif melindungi pantai dari abrasi, sekaligus menjadi habitat penting biota laut dan penyerap karbon alami.
Ia berharap aksi penanaman mangrove di Pesawaran tidak hanya dilakukan sekali, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pelaku usaha dan masyarakat. (*/LR)
