DAERAH

Sebanyak 13 penyidik gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah diterjunkan untuk memeriksa 83 kepala sekolah.

Lampungraya.com–Kejaksaan mengejar target penyelesaian Kasus dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan terkait program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2026 memasuki babak baru. Saat ini  13 penyidik gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah diterjunkan untuk memeriksa 83 kepala sekolah penerima bantuan dana tersebut, Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan dilakukan maraton   merupakan tindak lanjut dari penyidikan atas dugaan setoran wajib sebesar 15 persen dari nilai dana program revitalisasi sekolah yang menyeret oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, mewakili Kajari Dr. Rita Susanti, mengungkapkan bahwa pemeriksaan massal terhadap puluhan kepala sekolah ini bertujuan untuk menggali keterangan saksi serta mengumpulkan alat bukti tambahan guna membuat terang perkara yang sedang ditangani.

Okky merinci, ada 83 kepala sekolah yang menjalani pemeriksaan secara bertahap pada hari ini. Langkah ini diambil setelah sebelumnya tim korps adhyaksa juga telah melakukan serangkaian tindakan hukum, termasuk penggeledahan di sejumlah titik terkait.

Ketika disinggung mengenai jadwal pemanggilan pihak-pihak dari Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Okky menjelaskan bahwa penanganan utama perkara tersebut berada di bawah kewenangan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung. Pihak Kejari Lampung Tengah, lanjutnya, akan terus berkoordinasi secara intensif mengenai perkembangan penanganan dan timeline pemanggilan berikutnya.

Sementara itu, sejumlah kepala sekolah usai dilakukan pemeriksaan mengakui adanya permintaan sejumlah uang yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan Lamteng.

Berdasarkan surat panggilan saksi yang diterbitkan, perkara ini resmi naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026. Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah tersebut masih terus berlangsung di bawah pengawalan ketat tim penyidik. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *