Lampungraya.com–Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menetapkan NVM sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan atau obstruction of justice terkait pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik BUMD tersebut pada 2025.


Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (12/11/2026). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, NVM langsung menjalani penahanan selama 20 hari ke depan guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.


Dikutip dari akun kejaksaan negeri Tulang Bawang disebutkan   (NVM) diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Pengelolaan SPBU milik BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Perseroda Tahun 2025.
Dalam keterangannya, Kejari Tulang Bawang menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan SPBU milik PT Tulang Bawang Jaya Perseroda.


Penyidik sebelumnya telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan  tertanggal 9 November 2026. Dalam prosesnya, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi serta mengumpulkan sejumlah alat bukti, baik berupa dokumen, barang bukti fisik maupun barang bukti elektronik.

Pengmpulan bukti tersebut juga didukung dengan kegiatan penggeledahan yang telah dilakukan pada 24 Juni 2026.
Dari hasil penyidikan, ditemukan fakta adanya aktivitas pengecoran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Nomor 24.345.107 milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda. Aktivitas tersebut disebut diketahui oleh tersangka.


Selain itu, berdasarkan hasil pendalaman terhadap sejumlah saksi, penyidik menemukan dugaan adanya upaya tersangka untuk memengaruhi keterangan saksi, menghilangkan alat bukti maupun barang bukti, serta tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya diketahui terkait perkara tersebut.

Terhadap tersangka dikenakan  Pasal Dugaan: Pasal 21 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *